Website ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai tugas, fungsi, serta kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara kepada masyarakat.
Melalui keberadaan website ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi terkait program, kebijakan, serta kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam bidang administrasi pimpinan. Kami berharap website ini dapat menjadi salah satu media komunikasi yang efektif, serta mampu memberikan informasi dan layanan yang akurat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara.
Sebagai wujud tanggung jawab kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, website ini terus dikembangkan. Kritik dan saran terhadap kekurangan serta kesalahan yang ada sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.
Semoga Website ini memberikan manfaat bagi kita semua.
Terima kasih..!
Kegiatan PERINTIS ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi di Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPK dalam mengembangkan program-program serupa secara berkelanjutan.
Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Muara Hotel Ternate, Rabu (1/10), menjadi tonggak awal dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kepala Satuan Tugas 6 Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Muhammad Indra Furqon, ketika dikonfirmasi usai membawakan materi 'Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan' mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam upaya membangun sistem pemerintahan meritokrasi serta bersih dari korupsi.
Pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Mendukung upaya tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
