Wagub Sarbin Tekankan Dua Rekomendasi Penting Hasil Kunker BAKN DPR RI di Malut

RP/I/02.06.2026/PROVMALUT
#Wagub Sarbin Tekankan Dua Rekomendasi Penting Hasil Kunker BAKN DPR RI di Malut#

TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan secara radikal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tindak lanjut atas Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Provinsi Maluku Utara.

Pertemuan strategis yang mengusung tema "Sinkronisasi dan Harmonisasi Siklus APBD dan APBN" tersebut berlangsung di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Selasa (2/6/2026). Selain Wagub Sarbin dan Ketua Tim BAKN DPR RI Dr. Herman Khaeron, agenda ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Malut Bhuono Agung Nugroho, Sekprov Drs. Syamsuddin A. Kadir, M.Si., serta sejumlah anggota BAKN DPR RI dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Usai menghadiri pertemuan tertutup tersebut, Wagub menyampaikan bahwa terdapat dua rekomendasi utama yang menjadi catatan merah sekaligus perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke depan.

"Pertama adalah perbaikan total tata kelola keuangan, yang kedua, bagaimana upaya taktis pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah," ungkap Wagub H. Sarbin Sehe.

Ia menjelaskan, perbaikan tata kelola keuangan menjadi harga mati agar laporan keuangan Provinsi Maluku Utara bisa naik kelas. Saat ini, status opini laporan keuangan Maluku Utara berdasarkan hasil audit BPK masih berada pada tingkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Rekomendasi dari pusat agar tata kelola keuangan terus diperbaiki, sehingga ke depan kita bisa meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Karena saat ini status kita masih tertahan di WDP," tegasnya.

Terkait poin kedua, Wagub optimistis bahwa Maluku Utara memiliki modal fiskal yang besar untuk mandiri. Untuk itu, Pemprov akan mempererat kerja sama dan meminta pendampingan dari BPK guna menggenjot sektor-sektor potensial yang dapat mendongkrak PAD.

"Maluku Utara memiliki potensi alam dan retribusi yang sangat mungkin untuk PAD-nya terus dinaikkan. Kita akan bekerja sama dengan BPK agar terus bisa melejitkan nilai pendapatan asli daerah, yang nantinya digunakan secara mandiri untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Maluku Utara," tambahnya.

Di akhir keterangannya, Wagub menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim BAKN DPR RI yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi panjang mengenai arah kebijakan pembangunan dan masa depan tata kelola keuangan di Maluku Utara.

Sementara itu, Ketua Tim BAKN DPR RI, Dr. Herman Khaeron, dalam kesempatan yang sama turut menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, seperti integrasi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan pertanian agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.

Herman, yang juga Sekjen Partai Demokrat ini, menyoroti kendala regulasi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sering kali baru bisa dieksekusi pada bulan November, sehingga menyisakan waktu pengerjaan proyek yang sangat sempit di akhir tahun anggaran. Menurutnya, BAKN sedang mencari solusi regulatif, baik melalui revisi Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), agar penggunaan dana SiLPA bisa lebih fleksibel setelah pemeriksaan BPK selesai dilakukan.

Mengenai status WDP yang disinggung Wagub Sarbin, Herman Khaeron mengungkapkan salah satu pemicunya adalah perencanaan anggaran daerah yang kerap kali melampaui batas kemampuan realisasi PAD. Selain itu, masalah penataan dan inventarisasi aset daerah yang rumit juga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera dituntaskan oleh Pemprov.

Meski demikian, pihak BAKN DPR RI mengaku optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, dibantu oleh jajaran pimpinan OPD yang mumpuni, persoalan-persoalan akut daerah termasuk akurasi laporan keuangan akan mulai tertata dan diselesaikan secara akuntabel demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government). (Humas/Adpim)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.