Wagub Sarbin Suarakan Keluhan Nelayan Malut, Minta BAKN DPR RI Permudah Syarat KUR

RP/IV/02.06.2026/PROVMALUT
#Wagub Sarbin Suarakan Keluhan Nelayan Malut, Minta BAKN DPR RI Permudah Syarat KUR#

TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate, Selasa (2/6/2026). Kunker ini dilaksanakan dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Sarbin memaparkan tantangan geografis Maluku Utara yang didominasi oleh wilayah kepulauan. Kondisi ini membuat akses transportasi antar-kabupaten/kota membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Melalui forum ini, Pemprov Malut menyuarakan langsung aspirasi masyarakat bawah, khususnya kelompok nelayan dan petani, agar mendapatkan kemudahan akses permodalan perbankan.

Ia mengungkapkan bahwa sektor perikanan dan pertanian di Maluku Utara sangat membutuhkan dukungan pembiayaan murah seperti KUR, terutama untuk pengadaan bodi kapal setelah pemerintah daerah memberikan bantuan mesin tangkap. Namun, di lapangan, masyarakat mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman mikro.

"Pinjam 10 sampai 50 juta rupiah, tapi kadang kala persyaratannya sangat berat bagi masyarakat kecil. Ini perlu dipertimbangkan dari aspek regulasinya. Mengapa masyarakat banyak yang beralih ke lembaga tidak resmi atau pinjaman online (pinjol)? Karena iming-imingnya cepat, meskipun risikonya sangat besar," ungkap Wagub.

Wagub juga menyoroti sulitnya pemerintah daerah dalam mengakses data murni dari pihak perbankan mengenai siapa saja masyarakat yang telah menerima bantuan modal. Selain masalah perbankan, Wagub meminta dukungan DPR RI terkait pemenuhan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan, serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar dihitung dari penghasilan bersih, bukan kotor.

Merespons hal tersebut, Ketua Tim BAKN DPR RI, Dr. Herman Khaeron, menyatakan bahwa Kunker ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menggali keefektifan penyaluran dana KUR di tengah masyarakat.

Herman membeberkan data bahwa porsi penyaluran KUR di Maluku Utara saat ini masih sangat didominasi oleh sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan rasionya masih sangat kecil.

"Penyalurannya relatif masih kecil dan progresnya lambat, sehingga harus dilakukan akselerasi. Program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah ini semestinya lebih ekspansif agar masyarakat merasa terbantu secara nyata," jelas Herman.

Herman, yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat ini, menambahkan bahwa kakunya regulasi dari pemerintah pusat sering kali membuat pihak perbankan ragu-ragu karena takut dianggap menyalahi aturan oleh BPK. Oleh karena itu, BAKN DPR RI tengah melakukan uji petik di berbagai daerah dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian untuk merumuskan sistem tata kelola yang lebih fleksibel.

"Kita tahu bahwa 65 juta UMKM di Indonesia adalah jangkar ekonomi nasional. Akses modal adalah faktor utama. Jika aksesnya semakin baik dan bunganya rendah, peluang usaha rakyat untuk naik kelas akan semakin terbuka lebar. BAKN berkomitmen menghasilkan rekomendasi regulasi terbaik untuk rakyat," tegasnya.

Acara Kunker ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota BAKN DPR RI, di antaranya Amin AK (Fraksi PKS), Primus Yustisio (Fraksi PAN), Sekprov Malut Drs. Syamsuddin A. Kadir, M.Si., RCEO Wilayah 11 BNI Didi Suprijanto, Direktur Treasury dan International Banking A.S. Sudradjat, jajaran pejabat BNI, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut, serta masyarakat penerima manfaat KUR. (Humas/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.