Wagub Sarbin Kukuhkan Kepala BPKP Malut Baru: WTP Harus Tercermin dalam Perilaku Keseharian Pimpinan OPD

RP/II/25.06.2026/PROVMALUT
#Wagub Sarbin Kukuhkan Kepala BPKP Malut Baru: WTP Harus Tercermin dalam Perilaku Keseharian Pimpinan OPD#

TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara resmi mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Gamalama Ballroom, Hotel Bela, Kota Ternate, Kamis (25/6/2026).

Agenda pengukuhan ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026. R. Agus Prasetyo Budi yang sebelumnya bertugas di DI Yogyakarta kini resmi menakhodai BPKP Malut menggantikan pejabat lama, Tri Wibowo Aji, yang berpindah tugas menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Usai prosesi sumpah jabatan, Wakil Gubernur bersama pejabat baru langsung melakukan penandatanganan berita acara pengukuhan.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin Sehe secara khusus menyoroti pentingnya optimalisasi langkah preventif atau pencegahan dini dalam sistem pengawasan tata kelola keuangan negara di Maluku Utara. Ia mengajak seluruh elemen birokrasi untuk tidak pasrah terhadap perilaku penyimpangan anggaran yang rentan terjadi di berbagai lini kelembagaan.

"Hampir semua lembaga yang kita cintai di negeri ini sudah terkena dampak negatif dari apa yang kita sebut dengan perilaku penyimpangan. Namun, ikhtiar dan kerja keras bersama untuk mencegah perilaku tersebut adalah komitmen mutlak kita. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan daerah ini, memastikan satu rupiah pun uang negara digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tegas Wagub.

Sarbin membeberkan kerinduannya akan kehadiran sistem pengawasan internal yang lebih modern dan akomodatif, yakni sistem yang mampu mendeteksi sekaligus menghentikan potensi penyimpangan sebelum masuk ke ranah penindakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum melalui skema penangkapan yang berulang-ulang sejatinya tetap meninggalkan beban tersendiri bagi negara.

"Sampai kapan siklus tangkap-menangkap ini akan selesai? Ini yang kita rindukan bersama. Karena jika penyimpangan sudah terjadi, mereka yang masuk penjara pun pada akhirnya menjadi beban negara. Semakin banyak yang ditahan, semakin besar beban yang ditanggung negara, sementara rakyat kehilangan hak menikmati kue pembangunan. Kami berharap dengan penguatan sistem pengawasan BPKP, kita bisa membentengi sistem sebelum terjadi penyimpangan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wagub juga menyentil raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kerap diraih oleh pemerintah daerah di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa predikat akuntansi tertinggi tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai pajangan administratif di atas kertas laporan keuangan semata.

"Kita bangga dengan raihan opini WTP. Namun, WTP tidak cukup hanya mentereng di atas kertas laporan keuangan. WTP yang sejati harus mampu tecermin nyata dalam perilaku birokrasi keseharian para pimpinan OPD dan seluruh aparatur sipil negara," katanya mengingatkan.

Kepada Kepala BPKP Malut yang baru, Wagub mengucapkan selamat bertugas dan menyelipkan pesan humanis mengenai tantangan dinamika transisi geografis kerja dari Yogyakarta ke Maluku Utara. Ia mengakui infrastruktur Sofifi sebagai ibu kota provinsi saat ini masih dalam tahap pembenahan masif, di mana komitmen percepatan konektivitas jalan, jembatan, serta fasilitas publik terus dikejar agar rampung bertahap pada periode 2026 hingga 2029.

"Selamat bertugas, Pak Agus. Insan-insan di dalam internal BPKP harus mampu memfungsikan mata yang tajam, telinga yang luas, kaki yang cepat, dan tangan yang terukur untuk mengawal hak-hak konstitusional rakyat Maluku Utara," imbuh Sarbin.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Sutrisno, yang turut hadir memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Malut atas fasilitasi pengukuhan ini. Merujuk pada Perpres Nomor 192 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 2025, BPKP akan terus memperkuat fungsi assurance dan konsultasi yang berfokus pada agenda prioritas nasional di daerah, seperti program penanganan stunting, ketahanan pangan, pengawalan proyek strategis nasional (PSN), hingga kesiapan program makan bergizi gratis di Maluku Utara.

Sutrisno juga mengapresiasi capaian makro Maluku Utara pada Triwulan I Tahun 2026 yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi fantastis sebesar 19,64 persen—menjadikannya yang tertinggi di Indonesia—bersamaan dengan tren penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Ia menutup sambutannya dengan falsafah kearifan lokal Maluku Utara, "Marimoi Ngone Futuru", yang berarti bersama kita kuat.

Acara pengukuhan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Malut, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal, pihak perbankan, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut. (HUMAS/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.