Wagub Malut Evaluasi Kinerja Disnakertrans 2025, Soroti Masalah Lahan Transmigrasi dan Listrik

RP/III/19.01.2026/PROVMALUT
#Wagub Malut Evaluasi Kinerja Disnakertrans 2025, Soroti Masalah Lahan Transmigrasi dan Listrik.#

SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disnakertrans pada Senin (19/01) ini bertujuan meninjau efisiensi program guna penyelarasan target di tahun 2026.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, melaporkan sejumlah pencapaian signifikan sepanjang tahun 2025. Dalam bidang pelatihan dan penempatan, Disnakertrans berhasil melatih lebih dari 1.000 orang yang terbagi dalam 405 kelompok kerja.

"Kami juga telah memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 21 orang, di mana salah satunya merupakan tenaga perawat dengan penghasilan mencapai Rp65 juta per bulan," ungkap Marwan.

Terkait indikator makro, Marwan memaparkan bahwa realisasi fisik dan keuangan dinas mencapai 99,24 persen. Sementara itu, angka pengangguran di Maluku Utara saat ini berada di posisi 4,5 persen, dengan target penurunan hingga mencapai 4 persen. Untuk perlindungan sosial, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah menyentuh angka 60 persen.

Dalam laporannya, Marwan merinci distribusi bantuan sarana usaha, di antaranya: 

• Pengadaan unit mobil pick-up senilai Rp183 juta (CV Malaka Takome).
• 10 unit perahu nelayan 2 GT beserta alat tangkap dan BBM yang diproduksi di Rum, Tidore.
• Penyaluran bantuan melalui Pokir (Pokok Pikiran) berupa 16 unit Viar senilai Rp800 juta serta alat berat Excavator dan Dumptruck untuk lembaga pelatihan (seperti LPK Exa, CV Jasa Mulia, dan Bina Ilmu).

Meski mengapresiasi capaian fisik, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe memberikan catatan kritis terkait tata kelola sektor transmigrasi. Wagub Sarbin menyoroti masalah klasik kepemilikan lahan yang hingga kini belum tuntas dan ketiadaan sertifikat lahan bagi warga transmigran.

"Infrastruktur di kawasan transmigrasi harus menjadi fokus. Masih ada lokasi yang belum tersentuh listrik, sehingga hasil tani masyarakat tidak dapat dipasarkan secara maksimal," tegas Wagub Sarbin.

H. Sarbin Sehe juga menyoroti fenomena regenerasi petani di kawasan transmigrasi. "Saat ini transmigrasi hanya dikelola oleh orang tua, sementara anak muda lebih memilih bekerja di sektor pertambangan. Kita harus memastikan anggaran berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan ASN, serta melakukan review program 2025 agar lebih efisien di tahun 2026," tambahnya.

Menutup arahannya, Wagub meminta agar porsi anggaran Pokir yang besar tetap diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia berharap dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang telah disusun oleh Dinas di Kabupaten/Kota dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar perlindungan tenaga kerja benar-benar terjamin.

Turut hadir dalam rapat evaluasi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Adbang Malut, Sri Haryanti Hatari, Karo Adpim Malut, Rahwan K.Suamba. (Adpim/Malut)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.