Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Sherly Dorong Transformasi Ekonomi Malut yang Inklusif dan Berkelanjutan

RP/III/18.06.2026/PROVMALUT
#Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Sherly Dorong Transformasi Ekonomi Malut yang Inklusif dan Berkelanjutan#

TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, hadir sekaligus memberikan sambutan resmi pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara yang mengusung tema "Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat". Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bella Hotel Ternate, Kamis malam (18/6/2026), ditandai secara simbolis dengan pemukulan alat musik tradisional tifa, penyematan rompi, pemasangan tanda pengenal, serta pembacaan ikrar oleh petugas sensus.

Hadir langsung dalam momentum penting ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, para bupati dan wali kota, serta jajaran pejabat BPS RI dan Kepala BPS kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya yang lugas dan penuh visi, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri dengan status Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2025, ekonomi Malut tumbuh luar biasa di angka 34% (year-on-year) dan masih memimpin di kuartal I-2026 dengan capaian 19,6%. Namun, ia menggarisbawahi tantangan besar di balik angka tersebut, yakni masalah pemerataan dan inklusivitas.

"Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor lain yang menyentuh masyarakat luas seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2%," ungkap Gubernur Sherly.

Oleh karena itu, Gubernur mengingatkan bahwa industri ekstraktif berbasis sumber daya alam memiliki batas waktu dan suatu saat akan habis. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan sektor-sektor alternatif sejak dini, Maluku Utara terancam mengalami stagnasi ekonomi di masa depan.

"Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya? Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat krusial. Kita butuh data yang presisi hingga ke tingkat desa untuk memetakan sektor apa yang sedang tumbuh, apa kendala modal mereka, atau bagaimana konektivitas pasarnya. Identifikasi yang detail akan melahirkan solusi kebijakan yang terarah dan solutif," tegas Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini.

Ia juga mengimbau dunia usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka. Sensus ini murni untuk pemetaan ekonomi demi kebaikan daerah, bukan untuk mencari-cari kesalahan pajak atau mempersulit para pelaku usaha.

Secara khusus, Gubernur menitipkan tiga pesan humanis kepada para petugas lapangan yang seluruhnya merupakan putra-putri asli Maluku Utara:

1. Gunakan Bahasa Lokal: Mengingat tidak semua warga di pelosok desa menguasai bahasa Indonesia formal dengan baik, petugas diminta menyesuaikan komunikasi dengan kearifan lokal.
2. Hindari Jargon Canggih: Jangan gunakan istilah ekonomi yang rumit agar warga tidak bingung dan menjawab dengan keliru. Sederhanakan pertanyaan di lapangan.
3. Sasar Sektor Informal: Petugas wajib memastikan usaha mikro, rumahan, warung, hingga pelaku usaha digital (online) tidak ada yang terlewatkan. Kualitas data jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan mengisi formulir.

Terkait hal itu, apresiasi tinggi datang dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia memuji komitmen dan gaya kepemimpinan Gubernur Sherly yang dinilai sangat suportif dan responsif terhadap penyediaan data statistik. Ia menceritakan kesan mendalamnya saat pertama kali bertemu dengan Gubernur Sherly di Jakarta, di mana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Malut dan BPS RI berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.

"Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Maluku Utara adalah provinsi yang menjadi perhatian penuh kami, bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya yang progresif dan tertinggi se-Indonesia, melainkan juga karena komitmen penuh dari Ibu Gubernur," kata Amalia dalam keynote speech-nya.

Amalia juga mengapresiasi gerak cepat Gubernur yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) dukungan SE2026, yang kemudian langsung diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara. Sensus nasional ini didanai penuh oleh APBN tanpa membebani APBD daerah.

BPS RI mencatat, berdasarkan data awal, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 90.800 unit usaha, dengan rincian 89.023 merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 1.777 Usaha Menengah Besar (UMB). Seluruh data ini—bersama dengan 1,397 juta rekam individu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)—akan divalidasi penuh di lapangan oleh petugas yang telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif.

Senada dengan visi Gubernur, Kepala BPS RI menyebut SE2026 sebagai "momentum emas" bagi Maluku Utara untuk memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan (sustainable). Jika lima abad lalu Maluku Utara termasyhur di dunia sebagai The Spice Islands (Kepulauan Rempah) melalui cengkeh dan pala, dan kini merajai hilirisasi nikel, maka ke depan data hasil sensus ini dapat digunakan untuk mendorong hilirisasi sektor non-tambang.

Komoditas unggulan seperti pala di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat, serta cengkeh di Kepulauan Sula, hingga sektor perikanan tangkap dan pariwisata bahari yang luar biasa indah, harus mulai didorong untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Di akhir acara, Gubernur Sherly berharap agar hasil data SE2026 ini segera diintegrasikan oleh para Kepala Bappeda di kabupaten/kota se-Maluku Utara agar menjadi basis kebijakan daerah yang tepat sasaran.

"Jika kolaborasi berjalan baik—BPS menjaga kualitas, Pemda membuka akses, petugas sabar, dan pelaku usaha menjawab dengan jujur—maka data akurat akan tercipta. Ini bukan sekadar menghitung angka hari ini, melainkan menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia," tutup Gubernur.

Gerakan bersama menyukseskan SE2026 ini digaungkan melalui akronim jargon "TIER":

• T (Terima): Terima petugas sensus dengan ramah dan baik.
• I (Isi): Isi data dan berikan jawaban dengan jujur serta benar.
• ER (Erat/Rahasia): Kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi penuh oleh undang-undang dan terjamin aman. (Humas/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.