Sekprov Malut Buka Workshop Perekonomian 2026: Tekankan Pembangunan Berbasis Kewilayahan dan Penguatan IPM

RP/II/09.07.2026/PROVMALUT
#Sekprov Malut Buka Workshop Perekonomian 2026: Tekankan Pembangunan Berbasis Kewilayahan dan Penguatan IPM#

TERNATE — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekprov Malut), Drs. Samsuddin A. Kadir, secara resmi membuka Lokakarya (Workshop) Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kegiatan strategis yang mengusung tema "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan" ini diselenggarakan di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Sekprov menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tidak boleh diseragamkan, melainkan harus berbasis pada karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.

"Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif," ungkapnya.

Di hadapan para peserta lokakarya yang didominasi oleh aparatur pemerintahan, Sekprov menjabarkan analogi pentingnya memahami akar masalah sebelum merumuskan kebijakan. Ia menggarisbawahi lima indikator atau "rapor" utama keberhasilan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, rasio Gini (Gini ratio atau kesenjangan), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia mengungkapkan, Maluku Utara mencatatkan prestasi luar biasa dengan berhasil unggul di atas rata-rata nasional pada empat indikator utama. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sangat tinggi, angka pengangguran dan kemiskinan berhasil ditekan, serta angka kesenjangan (rasio Gini) berada di posisi yang sangat baik (2,99) dibanding nasional. Namun, ia mengingatkan agar capaian ini tidak membuat aparatur lengah, sebab Maluku Utara masih memiliki tantangan besar pada sektor IPM.

"Kita sudah sangat sukses dengan empat indikator di atas rata-rata nasional. Namun, yang kita masih kurang itu adalah IPM. Padahal, IPM ini justru induknya. Jika IPM kita bagus, kemungkinan besar semua indikator lainnya juga akan ikut bagus," jelas Sekprov.

Lebih lanjut, ia mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus melakukan intervensi pada tiga dimensi IPM, yaitu pendidikan (rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), dan kesejahteraan ekonomi.

Selain persoalan makro, Sekprov juga menyoroti perilaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang dinilai masih terlalu nyaman di zona aman. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kualitas rasa, volume produk, serta kemauan untuk memperluas pasar agar UMKM Maluku Utara bisa "naik kelas". Ia mencontohkan fenomena berkurangnya ukuran produk (inflasi volume) yang sering terjadi di pasar lokal yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen.

Sebagai solusi bagi keterbatasan kapasitas UMKM, Sekprov menyarankan konsep konsolidasi atau penggabungan usaha-usaha kecil di bawah satu manajemen korporasi atau koperasi yang kuat agar mampu menembus pasar yang lebih luas secara mandiri.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Fadhil Muhammad, dalam sambutannya menyatakan bahwa lokakarya yang dirancang selama dua hari ini merupakan wujud nyata dari program kolaborasi "Lentera BI Malut" bersama DJPb dan OJK.

Fadhil melaporkan bahwa pada Triwulan I-2026, ekonomi Maluku Utara diprakirakan masih tumbuh kuat di kisaran 19 persen secara tahunan (year-on-year). Kendati demikian, tantangan utama saat ini berada pada sektor inflasi. Pada bulan Juni, Maluku Utara mencatatkan inflasi bulanan sebesar 2,45 persen (tertinggi secara nasional) yang dipicu oleh komoditas bahan bakar, ikan-ikanan, serta hortikultura seperti cabai dan bawang merah akibat rantai pasok yang terlalu panjang.

Melalui lokakarya ini, para aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan (stakeholder) akan dibekali materi mendalam terkait perhitungan inflasi dan Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional oleh DJPb, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal oleh OJK, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti Gemini dan ChatGPT untuk proyeksi indikator makroekonomi dalam penyusunan RPJMD.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Malut, Sri Haryanti Hatari; Kepala Biro Perekonomian, Suryanto Andili; Kepala KPP Pratama Ternate, Rebina Sukmasari; serta jajaran perwakilan kepala OPD se-Provinsi Maluku Utara. (Humas/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.