Sekda Malut Tegaskan Komitmen Anggaran Kesehatan saat Terima Audiensi BPJS Kesehatan Wilayah 10

RP/VI/10.06.2026/PROVMALUT
#Sekda Malut Tegaskan Komitmen Anggaran Kesehatan saat Terima Audiensi BPJS Kesehatan Wilayah 10#

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembiayaan sektor kesehatan bagi masyarakat, meskipun kondisi keuangan daerah sedang mengalami penyesuaian. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, M.Si., saat menerima audiensi dari Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10,  dr Mokhamad Cucu Zakaria, MHPM., AAAK., beserta jajarannya di Kediaman Eks-Crysant, Kota Ternate, Rabu (10/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Samsuddin memaparkan kondisi keuangan daerah secara transparan yang saat ini tengah menghadapi tantangan kebijakan kebijakan alokasi ulang (refocusing) anggaran. Kondisi fiskal yang ketat ini sempat menimbulkan dinamika dalam pemenuhan sejumlah komitmen pembiayaan di daerah.

"Di sisi itu kemudian terjadilah pemangkasan akibat kebijakan refocusing anggaran," ujar Samsuddin memberikan keterbukaan.

Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa komitmen Pemprov Maluku Utara terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat tidak pernah kendur. Pemprov terus bergerak aktif mencari solusi finansial terbaik agar jalinan kerja sama dan sinergi dengan BPJS Kesehatan tidak terganggu, sehingga hak layanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi.

"Karena komitmen ini tetap kuat, kami masih yakin sampai saat ini semua komitmen itu masih berjalan dengan baik. Mudah-mudahan melalui ruang dialog ini, komitmen kita untuk mendorong jaminan kesehatan publik tetap masih terjaga," tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan arti penting koordinasi yang solid dengan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara. Pemprov akan terus mendorong dan mengawal para kepala daerah di 10 kabupaten/kota agar tetap konsisten dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran serta peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

Di tempat yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10, Octavianus Ramba, menyoroti pentingnya akurasi dan validitas data keuangan negara dalam pengelolaan program jaminan kesehatan berskala besar.

Menurutnya, pengelolaan data yang valid, transparan, dan akuntabel merupakan kunci utama agar kebijakan pelayanan kesehatan serta program jaminan sosial ke depan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kehadiran BPJS Kesehatan dalam forum ini sekaligus untuk memperkuat jembatan komunikasi dengan jajaran Pemprov Malut.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukaan dan komitmen teguh dari Pemprov Malut dalam mengawal hak kesehatan warga di tengah pengetatan anggaran daerah.

"Kolaborasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah sangatlah vital. Dengan data kepesertaan yang valid serta tata kelola administrasi yang tertib, asas manfaat program JKN untuk seluruh peserta di Maluku Utara dipastikan dapat berjalan optimal tanpa hambatan," jelas Octavianus.

Di akhir audiensi, Sekda Samsuddin mengingatkan kembali esensi dan ruh dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama antara Pemprov dan BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut merupakan landasan moral dan hukum bersama dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara.

Pertemuan strategis ini diharapkan mampu mempererat koordinasi taktis antara BPJS Kesehatan Wilayah 10 dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memetakan serta mengantisipasi potensi hambatan pelaksanaan Program JKN di masa mendatang. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.