Pemprov Malut Terus Hadirkan Kemudahan Layanan Publik Melalui Arsitektur SPBE.

RP/II/22.10.2025/PROVMALUT

#Pemprov Malut Terus Hadirkan Kemudahan Layanan Publik Melalui Arsitektur SPBE.#

SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini tengah menggenjot Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah, transparan dan akuntabel. Keseriusan Pemprov Malut mewujudkan SPBE dengan dilaksanakannya Coaching Penyusunan Arsitektur SPBE, Rabu (21/10). Coaching ini berlangsung dari tanggal 22-23 Oktober di Aula Hotel Bolote.

Gubernur Maluku Utara, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik Pemerintahan, Dra. Hairia, M.Si., mengatakan pelatihan menjadi bagian dari upaya nyata pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Malut ini, lanjut Hairia, memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN dalam merancang dan mengelola sistem elektronik yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efisien dan transparan.

Sementara itu, Muhammad Firman S Hanafi selaku Kabid Infrastruktur TI dan E-Government, saat ditemui ditempat acara mengatakan bahwa ia sangat mendukung adanya pelatihan ini, karena pelatihan seperti ini sangat diperlukan untuk menyusun tata kelola pemerintahan sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, terutama pelayanan dasar.

Diharapkan melalui pelatihan ini, pelayanan publik di masa mendatang akan semakin memudahkan masyarakat melalui berbagai pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Dengan meningkatnya kemampuan ASN dalam mengelola SPBE, proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan.

Selain itu, pelatihan ini juga mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan Sarbin Sehe, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. (Humas/Adpim)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.