Pemprov Malut Gandeng BPKP Perkuat Peran BUMD untuk Dongkrak PAD

RP/I/02.07.2026/PROVMALUT
#Pemprov Malut Gandeng BPKP Perkuat Peran BUMD untuk Dongkrak PAD#

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkokoh arsitektur tata kelola keuangan daerah melalui penguatan sinergi dengan lembaga pengawasan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan lewat agenda audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang fokus pada penguatan peran dan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sofifi, Kamis (2/7/2026).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut, Sri Haryati Hatari, menegaskan bahwa kemitraan karib antara pemerintah daerah dan BPKP merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Sistem pengawasan internal yang kuat adalah instrumen krusial untuk mewujudkan transparansi dalam setiap program pembangunan. Tanpa adanya pengawasan yang optimal dan preventif, potensi kebocoran anggaran serta inefisiensi performa BUMD sangat rentan terjadi," tutur Sri Haryati Hatari saat memberikan arahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menilai bahwa koordinasi ini menjadi modal penting dalam mematangkan tata kelola pemerintahan ke depan. Menurutnya, pengawalan akuntabilitas harus dimulai sejak fase perencanaan hingga eksekusi pelaksanaan program di lapangan.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan korporasi yang diambil oleh BUMD harus berbasis data pasar yang valid dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat agar tepat sasaran. "Evaluasi performa secara berkala menjadi harga mati untuk memastikan seluruh unit usaha daerah bergerak linier sesuai dengan target profit dan fungsi sosial yang telah ditetapkan," ungkap Agus.

Lebih lanjut, Sri Haryati Hatari membeberkan bahwa pertemuan intensif tersebut mendiskusikan berbagai formula taktis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Salah satu poin paling krusial yang dibedah adalah restrukturisasi manajerial BUMD agar mampu bertransformasi menjadi sumber baru pendapatan daerah yang potensial.

Melalui penguatan koordinasi ini, Pemprov Malut berharap rapor tata kelola korporasi dan keuangan daerah di Maluku Utara dapat meningkat secara signifikan pada Semester II-2026 ini.

"Sinergitas yang terjalin dengan BPKP akan memberikan dampak instan yang positif terhadap peningkatan kinerja komersial BUMD, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan," pungkas Sri Hatari.

Agenda ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah instruksi Gubernur, guna melakukan evaluasi total dan perbaikan di setiap lini pengelolaan pembangunan, memastikan keuangan daerah dikelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (HUMAS/ADPIM)