Pemprov Malut Dorong Layanan Inklusif di Wilayah Lingkar Tambang

RP/III/05.11.2025/PROVMALUT

#Pemprov Malut Dorong Layanan Inklusif di Wilayah Lingkar Tambang.#

TERNATE - Gubernur Maluku Utara, melalui Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadri La Etje, membuka secara resmi dialog publik dengan tema 'Peningkatan Layanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel di Masyarakat Lingkar Tambang' yang digelar oleh Yayasan Makulila Malut, di Room 1 Waterboom Ternate, Rabu (5/11).

Acara yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan membahas upaya peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, agar lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Asisten I Setda Malut, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Makulila Malut dan pihak Ombudsman serta seluruh mitra penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, dialog publik tersebut sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi Malut saat ini termasuk yang tertinggi di tingkat nasional, namun masih terdapat ketimpangan kesejahteraan di sejumlah wilayah lingkar tambang. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mencari solusi agar pembangunan dan aktivitas pertambangan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal," ungkapnya.

Kadri juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia berharap hasil dialog akan melahirkan rekomendasi serta gagasan konkret untuk meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel di sekitar wilayah tambang.

"Pengembangan sektor tambang harus memberi kemaslahatan tanpa mengorbankan lingkungan. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh yayasan, LSM, dan pihak swasta, termasuk BUMN," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menegaskan kewajiban perusahaan tambang, baik BUMN maupun swasta, untuk menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di wilayah sekitar tambang.

Sementara itu,SVP Corporate Secretary PT. Antam Tbk, Yulan Kustiyan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa komitmen PT. Antam, untuk terus berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkar tambang.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban yang dijalankan secara berkelanjutan, sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan.

"Kami memang tidak menanam, tapi memanen. Karena itu, kami punya kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan manfaat kepada masyarakat sekitar tambang,' katanya.

Menurutnya, PT. Antam, saat ini mengembangkan sejumlah program berbasis creating shared value dan blue economy (menciptakan nilai bersama dan ekonomi biru) yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, misalnya program pengelolaan sampah menjadi kompos yang melibatkan masyarakat setempat, guna mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

"Kami ingin masyarakat di lingkar tambang tidak hanya bergantung pada aktivitas pertambangan, tetapi juga memiliki daya saing melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan begitu, ketika aktivitas tambang berakhir, masyarakat tetap bisa maju secara mandiri," jelasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara perusahaan, pemerintah daerah, akademisi, media, dan lembaga masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan tersebut.

Seremoni pembukaan dialog publik ini dihadiri oleh, Asisten I Setda Malut, anggota Ombudsman RI, Dr. Hary Susanto yang juga sebagai Keynot Speak, Ketua Ombudsman Malut,  akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan kebijakan dan rekomendasi bersama untuk memperkuat tata kelola layanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah lingkar tambang, guna mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Malut.

Untuk diketahui, dialog publik ini menghadirkan narasumber, Dr. Azis Hasyim dari akademisi Unkhair, Kepala Pemeriksaan keasitenan utama 5 Ombidsman RI, Ajin Syaputra, dan Ketua Salawaku Institut, Said Marsaoly. (Humas/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.