Pemerintah Pastikan Beras di Maluku Utara Aman Dikonsumsi.

RP/III/06.10.2025/PROVMALUT

#Pemerintah Pastikan Beras di Maluku Utara Aman Dikonsumsi.#

Ternate – Wakil gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menerima kedatangan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani di Kediaman (eks Crisant) pada Senin (6/10). 

Kedatangan Dirut Perum Bulog yang didampingi, Kadiv Manmut Sopran Kenedi, Pimpinan Wilayah Maluku-Malut, Rudi Senawir Tahir, dan Pimpinan Cabang Bulog Ternate, Jefry Tanasy ke rumah jabatan gubernur ini untuk menindaklanjuti persoalan beras saat menjadi temuan komisi IV DPR-RI Ketika melakukan kunker ke Maluku Utara pada bulan September lalu. 

Dirut Bulog, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan keterangan di awak media mengatakan, kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti persoalan beras yang ada di Maluku Utara.

Menurutnya, sesuai dengan SOPnya dari bulog dan juknis dari Bappenas  setiap ada  beras yang mengalami penurunan mutu yang pertama ialah diperiksa beras tersebut, kemudian dilakukan uji lab. Dengan melalui uji lab ini yang akan menentukan mana yang layak dikonsumsi dan yang tidak layak dikonsumsi.

“Jadi yang layak dikonsumsi ini akan dilakukan reprosesing kembali untuk bisa dikonsumsi oleh Masyarakat.” Ucapnya. 

Dirinya mengaku saat ini alat reprosesing belum ada di Maluku Utara, sehingga nantinya dikirim ke Makassar. Sedangkan khsusus yang tidak layak dikonsumsi diajukan ke Bappenas untuk dilakukan lelang diperuntukan untuk pakan ternak.

“Jadi semuanya tidak ada kerugian negara, semua bisa dikelolah dengan baik layak untuk Masyarakat, sedangkan yang tidak layak untuk pakan ternak” ungkapnya

Ia juga meminta agar pemerintah daerah dapat menyediakan lahan untuk membangun gudang yang menjadi sentra produksi yang terdapat di enam kabupaten di Maluku Utara. 

Keenam kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten kepulauan Sula, Taliabu, Halsel, Haltim, Morotai dan Halteng. Sementara itu, Wakil Gubernur, Sarbin Sehe mengapresiasi kepada pihak bulog atas respon cepat dalam menindaklanjuti hasil temuan komisi IV DPR-RI kemarin. 

Saat ini pemerintah provinsi melakukan skema dengan memanfaatkan sawah-sawah yang belum diproduksi untuk diproduksi sekarang. “2026 kita dorong secara maksimal, termasuk memberikan motivasi dengan petani muda”. Ucapnya.

Dokumentasi kegiatan klik di sini.