Monev SAKIP, Pemprov Malut Target Predikat BB di 2026

RP/II/08.04.2026/PROVMALUT
#Monev SAKIP, Pemprov Malut Target Predikat BB di 2026#

SOFIFI - Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, asistensi kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, Rabu (8/4).

Kegiatan strategis yang digelar di Ruang Bidadari tersebut dalam rangka evaluasi guna meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2026.

Dihadapan seluruh jajaran perangkat daerah, Sukur Lila katakan, rapat ini menjadi fondasi dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam memastikan pelaksanaan tindak lanjut, dapat dipercepat sekaligus memastikan adanya keselarasan antara masing masing rencana tindak lanjut.

Lanjut, Sukur Lila menegaskan pentingnya etos kerja yang baik dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP. Ia menyampaikan bahwa seluruh tim diharapkan dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Mengingat amanat peningkatan Nilai SAKIP yang cukup tinggi tidak mungkin dicapai dengan upaya yang biasa. Tetapi diperlukan kolaborasi, fokus pada rencana perbaikan sesuai rekomendasi KementerianPANRB, dan komitmen untuk mencapai hasil.

Data yang berhasil dihimpun jalannya rapat, tahun 2025 Pemprov Maluku Utara memperoleh nilai B, dengan rincian:

• Perencanaan kinerja 25,13 dari bobot 30
• Pengukuran kinerja 15,58 dari bobot 30
• Pelaporan kinerja 10,21 dari bobot 15
• Evaluasi kinerja 13,31 dari bobot 25

Nilai hasil evaluasi naik tipis 0,21 dari 64,02 tahun 2024 menjadi 64,23 di tahun 2025.

Kepala Bagian RB dan Organisasi, Yakub Anwar Patty mengajak semua perangkat daerah untuk bergandengan tangan mewujudkan target peringkat SAKIP menjadi BB.

“Tahun ini kita sama-sama target nilai SAKIP predikat BB” kata Yacub.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) melalui implementasi SAKIP yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. (Humas/Adpim)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.