Kawal Program Prioritas Presiden, Pemprov Malut Gelar Rapat Supervisi Bersama Kemendagri

RP/I/10.06.2026/PROVMALUT
#Kawal Program Prioritas Presiden, Pemprov Malut Gelar Rapat Supervisi Bersama Kemendagri#

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Supervisi Progres Pelaksanaan 7 Program Prioritas Presiden bertempat di Ruang VIP Bandara Pemda Malut, Ternate, Rabu (10/6/2026). Kegiatan strategis ini dilaksanakan sebagai langkah konkret untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat capaian target pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Malut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, bersama seluruh peserta rapat supervisi.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Dr. Fachruddin Tukuboya, hadir mewakili dan membacakan arahan resmi dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam arahan tertulisnya, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden merupakan amanah pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran di daerah.

"Program-program tersebut tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya sang daerah," ujar Fachruddin saat membacakan arahan Gubernur.

Gubernur juga menekankan arti penting dari rapat supervisi ini sebagai sarana evaluasi bersama. Melalui forum ini, Pemprov Malut berkomitmen untuk memetakan progres, mengidentifikasi kendala riil di lapangan, serta merumuskan langkah percepatan yang taktis.

Guna memastikan keberhasilan program di lapangan, Gubernur Maluku Utara menginstruksikan tujuh poin penting yang harus menjadi perhatian bersama seluruh jajaran perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota:

1. Setiap program harus dipastikan selesai secara substantif, bukan sekadar administratif. Ukuran keberhasilan dihitung dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dari besarnya penyerapan anggaran.
2. Menghilangkan ego sektoral. Diperlukan kerja sama yang solid lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan demi mempercepat pencapaian target pembangunan.
3. Setiap OPD dan pemerintah daerah diminta cepat mengidentifikasi kendala regulasi, penganggaran, pengadaan barang/jasa, ketersediaan lahan, maupun hambatan koordinasi untuk segera dicarikan solusi yang cepat dan tepat.
4. Seluruh laporan capaian wajib disusun secara akurat, transparan, dan akuntabel guna menghindari perbedaan data antarinstansi yang dapat menghambat proses evaluasi kebijakan.
5. Pengawasan berjenjang harus diperketat demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal, tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
6. Perhatian khusus diarahkan penuh pada program pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, sektor pendidikan, layanan kesehatan, penurunan angka stunting (tengkes), pengembangan UMKM, infrastruktur dasar, hilirisasi potensi daerah, transformasi digital, serta mitigasi perubahan iklim.
7. Seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving) guna menjawab tingginya tuntutan pelayanan publik dari masyarakat.

Menutup arahannya, Fachruddin mengingatkan kembali mengenai karakteristik khas Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Tantangan geografis ini menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan kolaboratif.

Namun di sisi lain, potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hilirisasi industri, serta ekonomi maritim harus terus didorong secara optimal demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Pihaknya berharap melalui rapat supervisi bersama Tim Kemendagri RI ini, dapat dilahirkan langkah konkret, target lini masa (timeline) yang jelas, serta komitmen kuat agar seluruh Program Prioritas Presiden berjalan optimal dan berdaya guna tinggi bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (Adpim/Malut)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.