Forum JKN 2026: 5 Fokus Pemprov Malut Perkuat Layanan Kesehatan

RP/I/11.06.2026/PROVMALUT
#Forum JKN 2026: 5 Fokus Pemprov Malut Perkuat Layanan Kesehatan#

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen strategis tersebut disampaikan oleh Asisten III Gubernur Maluku Utara Bidang Administrasi Umum, H. M. Sukur Lila, M.Si., saat membuka secara resmi Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Ternate, Kamis pagi (11/6/2026).

Forum tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10 Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, MHPM., AAAK.; Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan, Suparyono, S.E., M.Si.; sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviani Rondonuwu, bersama jajarannya.

"Program JKN adalah amanah besar negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Maluku Utara, keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada internal BPJS Kesehatan semata, tetapi sangat membutuhkan koordinasi lintas sektor serta komunikasi intensif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat," ujar Asisten III saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam arahannya, Gubernur melalui Asisten III menekankan lima fokus utama yang harus menjadi pedoman forum ke depan. Pertama, penguatan koordinasi melalui pertemuan berkala guna mengevaluasi kendala teknis dan merumuskan solusi bersama secara cepat antara Pemprov Malut dan BPJS Kesehatan. Kedua, sinkronisasi dan sinergi program JKN dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas layanan kesehatan primer.

Ketiga, penguatan komunikasi publik secara aktif agar pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban sebagai peserta JKN semakin meningkat. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis sistem yang transparan serta akuntabel sesuai dengan standar layanan medis. Kelima, mendorong kolaborasi inovasi, seperti digitalisasi sistem layanan, peningkatan mutu fasilitas, dan penguatan jejaring fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kepulauan.

"Dengan tindak lanjut yang terarah, forum ini harus mampu menjadi motor penggerak agar implementasi JKN di Maluku Utara berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan forum ini sebagai wadah kerja yang produktif, bukan sekadar agenda seremonial tahunan," tegasnya.

Pemerintah Provinsi berharap melalui forum komunikasi ini dapat dilahirkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan rasa kebersamaan yang kokoh dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan di daerah.

Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10 Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, MHPM., AAAK., dalam arahannya menyampaikan bahwa Program JKN merupakan amanat konstitusi yang kini juga diintegrasikan ke dalam 17 Program Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program.

"Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Tidak ada pembangunan ekonomi atau infrastruktur yang bisa berjalan sukses jika masyarakatnya tidak sehat. Payung regulasinya sudah sangat jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan seluruh warganya terlindungi oleh payung JKN," jelas Mokhammad Cucu Zakaria.

Dirinya memaparkan data bahwa saat ini, setiap harinya terdapat sekitar 2 juta penduduk Indonesia yang mengakses layanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke melalui fasilitas JKN. Sejak diluncurkan pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2025, total pembiayaan layanan kesehatan nasional yang telah digelontorkan telah mencapai kurang lebih Rp1.959 triliun. Angka fantastis ini menunjukkan betapa vitalnya program ini dan besarnya ekspektasi serta kepercayaan masyarakat.

"Khusus untuk wilayah Maluku Utara, melalui forum ini mari kita bedah bersama data kepesertaan dan pemanfaatan layanannya hari ini. Target kita sama, yaitu semua sistem yang sudah berjalan baik harus kita tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi demi mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan Maluku Utara yang prima menuju Indonesia Sehat," pungkasnya.

Agenda forum dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dipimpin oleh Asisten III, dengan agenda pemaparan detail data kepesertaan, evaluasi tingkat pemanfaatan JKN di 10 kabupaten/kota, serap aspirasi bersama para kepala dinas dan jajaran direktur fasilitas kesehatan, serta penyusunan dokumen rencana aksi tindak lanjut. Kegiatan strategis ini ditutup secara resmi dengan sesi foto bersama seluruh pemangku kepentingan. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.