Buka Rakor BLUD Malut 2026: Asisten II Tekankan Jiwa Entrepreneur dan Layanan Cepat

RP/I.A/09.06.2026/PROVMALUT
#Buka Rakor BLUD Malut 2026: Asisten II Tekankan Jiwa Entrepreneur dan Layanan Cepat#

TERNATE – Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Agenda strategis yang diinisiasi oleh Biro Perekonomian ini berlokasi di Aula Serbaguna Waterboom Ternate, Selasa (9/6/2026).

Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut atas implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 guna mengoptimalkan pelaksanaan, evaluasi, serta sinkronisasi kinerja BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Sri Haryanti menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong penguatan otonomi pengelolaan keuangan BLUD. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta kemandirian finansial agar instansi pelayanan tidak terus-menerus bergantung pada APBD. Namun, ia memberikan catatan kritis agar fleksibilitas yang diberikan tidak disalahartikan.

"Fleksibilitas pengelolaan keuangan itu bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas sehingga menjadi kebablasan tanpa batas yang akhirnya merugikan institusi. Asas akuntabilitas, transparansi, dan good governance harus tetap menjadi panglima dalam setiap jengkal operasional BLUD," tegas Sri Haryanti.

Pihaknya menginstruksikan seluruh pimpinan BLUD—khususnya di sektor kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sektor pendidikan—untuk segera memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit demi kenyamanan masyarakat. Di sektor kesehatan, ia menyoroti pentingnya inovasi dalam memotong antrean obat yang panjang serta jaminan ketersediaan fasilitas medis dasar.

Sri Haryanti menekankan perlunya pergeseran paradigma bagi para pengelola satuan kerja BLUD.

"Jika sudah berstatus BLUD, ada dua hal yang harus berjalan beriringan: mindset-nya harus entrepreneur (wirausaha) dan jiwanya tetap jiwa birokrasi pelayan publik. Kita juga harus beralih penuh ke digitalisasi sistem untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran serta memastikan keterbukaan informasi," tambahnya.

Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang cukup besar, yakni mencapai Rp1,5 triliun. BLUD diharapkan mampu berkontribusi positif dalam mengoptimalkan potensi daerah guna menyokong target besar tersebut.

Meski demikian, Sri Haryanti mengingatkan agar inovasi bisnis yang dilakukan oleh BLUD tetap berbasis pada penerapan tarif yang rasional dan tidak memberatkan.

"Jangan sampai karena kita mengejar target PAD, masyarakat kecil justru terbebani dengan tarif atau harga pelayanan yang tidak masuk akal. Semua formulasi tarif harus dihitung secara matang melalui kajian akuntan publik," jelasnya.

Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Pemprov Malut saat ini juga tengah mengembangkan kelembagaan BLUD di sektor kawasan perairan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah (NGO) Wildlife Conservation Society (WCS).

Mengakhiri sambutannya, ia mengingatkan jajaran pembina dan pengawas BLUD untuk aktif turun ke lapangan melakukan evaluasi berkala, baik dalam rentang mingguan, bulanan, maupun triwulan. Sinergi lintas sektor harus diperkuat dengan menanggalkan ego sektoral demi pemerataan pembangunan di Maluku Utara.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Mutia Rendani, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor BLUD 2026 ini didanai langsung oleh APBD yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Setda Malut.

Rakor ini juga menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain: Direktur BLUD, BUMD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Budi Santoso (hadir secara daring); Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara; serta Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, Suryanto Andili.

Melalui forum koordinasi ini, Pemprov Malut berharap dapat merumuskan rencana aksi nyata serta solusi konkret atas berbagai hambatan regulasi dan operasional BLUD di lapangan, demi mewujudkan visi Maluku Utara Bangkit: Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. (Humas/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.