Buka Kegiatan Penyamaan Persepsi PBJ, Gubernur Sherly Harapkan Kontrak Payung Berdayakan UMKM Lokal

RP/I/30.06.2026/PROVMALUT
#Buka Kegiatan Penyamaan Persepsi PBJ, Gubernur Sherly Harapkan Kontrak Payung Berdayakan UMKM Lokal#

TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berjalan secara transparan, bersih, dan akuntabel. Komitmen tegas tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat membuka secara resmi Kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung di Ballroom Bela Hotel, Kota Ternate, Selasa (30/6/2026).

Agenda strategis yang melibatkan kerja kolaborasi tripartit antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, dan Pemprov Malut ini mengusung tema penting mengenai penyamaan persepsi penanganan permasalahan PBJ, peningkatan kapasitas pengaduan PBJ, serta strategi pengadaan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K) melalui konsolidasi pengadaan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Gubernur Sherly, forum bersama ini bertujuan utama untuk menyatukan visi, menyelaraskan regulasi, serta mencari titik temu yang aman dan berkepastian hukum antara kedudukan regulasi LKPP, koridor hukum Kejaksaan, serta peran teknis jajaran unit pengadaan barang dan jasa di daerah.

Ia berharap kegiatan kolaboratif ini dapat menghasilkan tiga output kebijakan yang konkret di lapangan, di antaranya kesamaan persepsi mengenai implementasi kontrak payung, manajemen konsolidasi material logistik daerah, serta penguatan tata kelola pengadaan yang baik dan benar (good governance).

"Saya sangat berharap koordinasi dan rekonsiliasi seperti ini terus dilakukan secara berkala dengan tujuan utama melakukan mitigasi dini dan pencegahan preventif terhadap setiap potensi permasalahan hukum di bidang pengadaan," ucap Gubernur Sherly.

Lebih lanjut, Kepala Daerah perempuan pertama di Maluku Utara ini menekankan tiga arahan instruktif yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN):

• Kolaborasi Lintas Sektor: Adanya sinergi terpadu antara LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD teknis, dan pelaksana pengadaan untuk duduk bersama mengawal proyek sejak tahapan perencanaan anggaran hingga serah terima selesai.
• Penguatan Sistem Pengaduan: Memperkuat kanal pengaduan masyarakat dan sanggahan yang kredibel guna menjamin iklim kompetisi pengadaan yang sehat dan adil.
• Stimulus Ekonomi Daerah: Menjadikan porsi anggaran belanja pemerintah sebagai motor penggerak utama roda perekonomian riil masyarakat di Maluku Utara.

Gubernur Sherly secara khusus menggarisbawahi bahwa salah satu manfaat paling vital dari penerapan skema kontrak payung adalah kemampuannya dalam mengafirmasi dan memberdayakan pelaku UMKM lokal secara masif.

"Mudah-mudahan kebijakan ini segera ditindaklanjuti secara konkret di lapangan. Kita ingin proyek-proyek pemerintah tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar dari luar saja, melainkan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luas bagi pertumbuhan UMKM lokal di Maluku Utara," tegasnya optimis.

Di akhir sambutan, Gubernur turut mengapresiasi terobosan LKPP dalam memfasilitasi konsolidasi kontrak payung, pembinaan pelaku usaha lokal, serta pelaksanaan uji kompetensi bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Ke depan, kita perlu memperkuat kompetensi teknis PPK, mendorong sertifikasi PBJP secara menyeluruh, serta memproteksi sekaligus memberikan kepastian karier bagi para ASN yang mendedikasikan keahliannya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah," pungkas Gubernur Sherly.

Agenda ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari, S.H., M.Hum., bersama jajaran Asisten Kejati, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta, S.H., M.Kn., Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Drs. Samsuddin A. Kadir, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Malut. (HUMAS/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.