Breakfast Meeting Komunikasi Kebijakan BI: Pemprov Malut dan BI Komit Jaga Stabilitas Harga

RP/I/23.06.2026/PROVMALUT
#Breakfast Meeting Komunikasi Kebijakan BI: Pemprov Malut dan BI Komit Jaga Stabilitas Harga#

TERNATE – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si., menghadiri agenda Breakfast Meeting Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia. Forum strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara ini berlangsung di Rooftop Aula Maitara Lantai 2, Kantor BI Malut, Ternate, Selasa pagi (23/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Malut, Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, jajaran pimpinan perbankan, kalangan akademisi, serta para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi ruang sinergi berkala untuk membedah arah kebijakan moneter nasional serta merumuskan strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tingginya tekanan ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan pemutakhiran (update) kebijakan moneter Bank Indonesia. Ia menjelaskan bahwa fokus utama BI saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang mulai berdampak pada sektor bahan bakar minyak (BBM), serta harga sejumlah bahan pangan pokok yang masih tertahan di kisaran Rp16.000 ke atas, terus menjadi perhatian serius.

“Lewat forum breakfast meeting ini, kami menyampaikan arah kebijakan makroprudensial BI sekaligus menyerap masukan dari daerah. Kuncinya saat ini adalah menjaga ekspektasi inflasi dan merawat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kita harus memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kokoh melalui sinergi bersama,” jelas Handi Susila.

Berdasarkan paparan Bank Indonesia, tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih tinggi menjadi pemicu utama melonjaknya harga minyak dunia. Dampak rembetannya turut menaikkan biaya produksi pada sektor industri pengolahan nikel, manufaktur, hingga industri makanan dan minuman. Di sisi lain, mata uang dolar AS masih bergerak sangat kuat akibat kebijakan suku bunga tinggi (higher for longer) dari Bank Sentral AS (The Fed), yang secara langsung menekan nilai tukar berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.

Menanggapi situasi tersebut, Handi menegaskan bahwa BI bergerak all out dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar spot, optimalisasi instrumen Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sertifikat Valas Bank Indonesia (SVBI), serta mempertahankan BI-Rate di level 5,75% untuk menarik kembali aliran modal asing. Otoritas moneter memastikan posisi Cadangan Devisa (Cadev) per Mei 2026 berada pada angka aman sebesar 144,9 miliar dolar AS atau setara dengan 5,6 bulan pembiayaan impor. Sementara itu, angka inflasi nasional per Mei terkendali di posisi 3,08%, masih berada dalam rentang target sasaran.

Lebih lanjut, BI bersama OJK dan pemerintah daerah sepakat untuk terus memacu sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor tambang, khususnya melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan penguatan ketahanan pangan lokal. BI juga menguatkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah dan pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar utama.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan belanja APBD yang produktif agar uang daerah dapat berputar cepat di tengah masyarakat guna menopang daya beli.

“Aturan mengenai alokasi maksimal 30% APBD untuk belanja pegawai harus benar-benar kita patuhi. Sisa anggaran wajib kita arahkan secara optimal untuk belanja barang, jasa, dan modal yang memberikan dampak instan bagi kemajuan UMKM serta kesejahteraan masyarakat. Uang daerah tidak boleh mengendap di bank. Lewat forum komunikasi kebijakan ini, kita samakan persepsi agar akselerasi belanja Pemprov maupun kabupaten/kota dapat menjadi stimulus pertumbuhan,” tegas Sri Haryanti.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Maluku Utara telah menerapkan strategi front loading belanja APBD agar penyerapan anggaran di awal tahun bisa berjalan lebih cepat. Tantangan ke depan bagi jajaran Pemda adalah mempercepat administrasi belanja daerah serta meningkatkan indeks inklusi keuangan, khususnya bagi komunitas nelayan dan digitalisasi UMKM sektor formal.

Agenda ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Malut dan BI untuk memperkuat langkah taktis TPID di lapangan. Aksi konkret yang akan segera dieksekusi meliputi monitoring harga pangan pokok harian, perluasan jangkauan operasi pasar murah, percepatan realisasi belanja daerah, serta perluasan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah.

Di penghujung arahannya, Asisten II juga mengajak seluruh lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dijalankan oleh BPS. Data makro hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi cermin paling akurat dalam mengukur kondisi ekonomi Maluku Utara yang riil.

“Dengan jalinan komunikasi kebijakan yang intensif dan rutin seperti ini, kita optimis stabilitas harga di Maluku Utara akan tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak positif. Mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk mewujudkan Maluku Utara yang lebih maju,” tutup Sri Haryanti. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.