720 Calon Siswa Sekolah Rakyat Malut Diplenokan, Wagub Minta Penjaringan Kedepankan Asas Objektivitas

RP/I.2/24.06.2026/PROVMALUT
#720 Calon Siswa Sekolah Rakyat Malut Diplenokan, Wagub Minta Penjaringan Kedepankan Asas Objektivitas#

TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memastikan proses penjaringan calon peserta didik baru untuk program Sekolah Rakyat mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, hingga menengah atas di Maluku Utara akan mengedepankan validitas data faktual dan bebas dari praktik intervensi atau "titipan" pihak mana pun.

Hal tersebut ditegaskan Wagub saat memimpin Rapat Pleno Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRD, SRMP, SRMA) Provinsi Maluku Utara Tahun Ajaran 2026/2027 yang berlangsung di Sentra Wasana Bahagia, Ternate, Rabu (24/6/2026).

Program Sekolah Rakyat ini, lanjut Wagub, merupakan bentuk nyata dari komitmen inklusif Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, dan anak telantar yang membutuhkan uluran tangan negara.

"Oleh karena itu, proses verifikasi hingga penetapan akhir calon peserta didik ini harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran di lapangan," tegas Wagub di hadapan para peserta rapat pleno.

Lebih terperinci, Sarbin memaparkan bahwa total alokasi kuota penerimaan program Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027 ini dibuka sebanyak 720 kursi calon siswa. Adapun rincian persebaran kuota di sejumlah wilayah dan satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

• Sekolah Rakyat Dasar (SRD) Halmahera Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) Halmahera Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Halmahera Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Dasar (SRD) Provinsi Maluku Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) Provinsi Maluku Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Provinsi Maluku Utara: 90 kuota
• Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 8 Ternate: 60 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 26 Ternate: 30 kuota
• Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 7 Tidore Kepulauan: 60 kuota
• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 28 Tidore Kepulauan: 30 kuota

Mengamini pernyataan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, M.Si., menggarisbawahi pentingnya aspek akurasi, sinergi, dan ketelitian instansi penyeleksi dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hal ini penting agar seluruh tahapan yudisium penetapan tidak menabrak ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Zen Kasim, saat ditemui di sela-sela rapat mengungkapkan bahwa rapat pleno ini digelar sebagai wadah sinkronisasi data terpadu lintas sektor. Dinas Sosial bertugas menyusun strategi penjangkauan (outreach) aktif ke kantong-kantong kemiskinan agar kuota yang tersedia di tiap daerah dapat terpenuhi secara optimal dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah terus bersinergi mematangkan validasi data kemiskinan ekstrem agar penerima manfaat dari Program Sekolah Rakyat ini tidak salah sasaran,” ujar Zen Kasim.

Terkait kesiapan infrastruktur, saat ini pembangunan gedung fisik Sekolah Rakyat sedang berjalan intensif di dua lokasi percontohan, yakni di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Progres fisik bangunan saat ini telah mencapai kisaran 70% dan ditargetkan rampung total pada bulan Juli mendatang agar siap digunakan pada awal kalender akademik.

Di akhir rapat, Wagub kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat berfungsi sebagai elemen penguat untuk melengkapi fasilitas pendidikan reguler yang sudah ada. Program afirmasi ini menjadi salah satu tonggak kebijakan strategis di daerah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka guna menjamin hak dasar pendidikan seluruh anak bangsa.

"Tidak ada tujuan lain dari pemerintah daerah, kecuali memastikan seluruh anak-anak di Maluku Utara dapat merasakan hak pendidikan yang inklusif, layak, dan berkualitas tanpa terhalang faktor ekonomi," pungkas Wagub Sarbin Sehe. (HUMAS/ADPIM)

Dokumentasi kegiatan klik di sini.